Home Lintas Kalteng Cabuli Warga Hingga Melahirkan Anak, Kades Didemo Mundur

Cabuli Warga Hingga Melahirkan Anak, Kades Didemo Mundur

2204
0
SHARE

    Kotawaringin Barat– Desa Sungai Bedaun, Kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah, terletak di seberang Teluk Kumai. Desa ini jauh dari hingar bingar keramaian kota. Namun saat ini, desa Sungai Bedaun ramai diperbincangkan warga, pasalnya desa tersebut dihebohkan dengan aksi demo yang dilakukan puluhan tokoh dan warga desa Sungai Bedaun ke kantor Desa Sungai Bedaun pada hari kamis (20/6) pagi menuntut Kepala Desa mereka mundur dari jabatannya.

    Karena menurut tokoh dan warga, oknum Kepala Desa tersebut telah mencabuli warganya sendiri berinisial SH hingga melahirkan seorang anak. Hal ini diketahui dari penuturan Maryono, Kepala Desa yang sudah menikah kepada orang tua korban. Spontan orang tua korban kaget, karena anaknya selama ini izin kerja di kota Pangkalan Bun dan tidak ada pemberitahuan bahwa telah menikah.

    Misli (60) orang tua SH menuturkan, dirinya keberatan dengan status nikah sang anak tanpa izin dari orang tua. “Saya tidak tahu, anak saya ada orang tuanya apakah anak saya dianggap anak anjing, salahnya kepala desa kenapa orang tuanya tidak diberitahu, kepala desa langsung ngomong bahwa saya sudah nikah, kemudian saya jawab, dianggap apa anak saya, kan anak saya harus ada walinya jika anak saya nikah. Anehnya lagi anak saya katanya sudah melahirkan. Saya berharap anak saya harus dikembalikan oleh Maryono,” tutur Misli.

    Sebelumnya, puluhan tokoh warga tersebut disambut oleh ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Sungai Bedaun, dan dilakukan musyawarah di ruangan kantor BPD Sunagai Bedaun, antara anggota BPD dan tokoh masyarakat sehingga mendapatkan dua (2) kesepakatan.

    Seperti yang dikatakan Abdul Gani, salah satu tokoh masyarakat Desa Sungai Bedaun, seharusnya Maryono selaku Kepala Desa Sungai Bedaun telah menghamili anak Misli sampai melahirkan, sehingga kami datang ke Kantor BPD ini, dan orang tuanya korban hingga sampai saat ini tidak tahu keberadaan anaknya. “Kami sebagai tokoh masyarakat, kami minta sanksi dari kecamatan atau pemerintah kabupaten agar Kepala Desa turun atau mundur dari jabatan, karena sebagai Kepala Desa memberi contoh yang tidak benar kepada warganya, kemudian dari pihak keluarga harus ada sanksi hukum,” tutup Abdul Gani.(JBR)

    LEAVE A REPLY

    Please enter your comment!
    Please enter your name here