Home Lintas Kalteng Banyak Tambang Ilegal, Bupati Bartim Minta Pemprov Kalteng Buka-bukaan Soal Data Pertambangan

Banyak Tambang Ilegal, Bupati Bartim Minta Pemprov Kalteng Buka-bukaan Soal Data Pertambangan

133
0
SHARE

    Barito Timur- Bupati Barito Timur Ampera AY Mebas, dengan tegas meminta kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) terbuka dan berkoordinasi terkait data pertambangan yang beroperasional di daerah Bartim. Hal itu lantaran ada kaitannya dengan pengawasan aktivitas yang menjadi tanggung jawab Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Bartim.

    Ampera memaparkan, saat ini banyak keluhan serta laporan masyarakat terkait indikasi tambang ilegal. Hanya saja, Pemkab Bartim merasa kesulitan melakukan pemantauan termasuk berapa hasil produksi batu bara dan royalti yang seharusnya diterima oleh Pemkab.
    Hal tersebut dikarenakan kewenangan perizinan pertambangan ada di provinsi, sehingga daerah menjadi sulit membuktikan apa yang menjadi laporan warga masyarakat sebab Kabupaten tidak pegang data terkait jumlah perusahaan tambang yang resmi di Barito Timur.

    “Untuk mempermudah pengawasan Pemkab minta data valid kepada pihak Provinsi agar setiap perusahaan yang bergerak di bidang usaha pertambangan yang beroperasi di Barito Timur yang betul-betul mengantongi izin resmi dan tembusannya bisa disampaikan ke Pemkab Bartim supaya jelas,” timpal Bupati, ketika diwawancarai para awak media, Minggu (17/2).

    Ampera mengatakan, saat ini daerah tidak mengetahui pembagian berupa pajak yang diperhitungkan langsung oleh pusat.
    “Seharusnya mekanisme pembagian hasil berupa royalty dari emas hitam ke kabupaten seharusnya jauh lebih besar dibandingkan provinsi,” imbuhnya.

    Orang nomor satu di Bartim ini beralasan daerah sebagai penghasil, seharusnya sangat berkepentingan terkait royalti tersebut sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk kemajuan dan pembanguan daerah Bartim.

    “Kita minta Dinas terkait menyampaikan data perusahaan yang menambang di Bartim supaya termonitor mana yang legal dan mana yang ilegal. Jangan setelah ada salah, baru kemudian pihak Kabupaten dilibatkan dan ujung-ujungnya Pemkab yang berbenturan dengan masyarakat,” pungkasnya.(RED)

    LEAVE A REPLY

    Please enter your comment!
    Please enter your name here