Home Lintas Kalteng 55 PNS Terbukti Korupsi, Kalteng Tempati Urutan Kedua Se-Kalimantan

55 PNS Terbukti Korupsi, Kalteng Tempati Urutan Kedua Se-Kalimantan

105
0
SHARE

    Palangkaraya- 55 orang PNS di Provinsi Kalimantan Tengah terlibat korupsi dan sudah divonis oleh pengadilan. Data tersebut menempatkan Kalteng di urutan kedua se-Pulau Kalimantan dengan menempati uruutan jumlah PNS yang terdeteksi sebagai pelaku korupsi.

    Dalam waktu dekat, mereka akan dikenai sanksi pemecatan dari statusnya sebagai abdi negara. 55 PNS itu diketahui lima orang tingkat provinsi dan 50 orang tingkat pemerintah kabupaten/kota.

    Di atas Kalteng, ada yang tertinggi dihuni PNS korup yaitu Provinsi Kalimantan Timur dengan 60 PNS. Terdiri dari 12 orang tingkat provinsi dan 48 orang tingkat kabupaten/kota. Ketiga yang juga terdapat PNS korup yang akan diberhentikan dengan tidak hormat, yaitu Provinsi Kalimantan Barat ada 47 orang PNS, terdiri empat orang tingkat provinsi dan 43 orang tingkat kabupaten/kota. Kemudian Kalimantan Selatan, ada 44 orang terbagi 10 orang tingkat provinsi dan 34 orang tingkat kabupaten/kota. Paling sedikit ada di Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) yaitu ada 10 orang terdiri 0 orang tingkat provinsi dan 10 orang tingkat kabupaten/kota.

    55 PNS Kalteng ini masuk dalam daftar dua ribuan PNS se-Indonesia yang dipecat. Data Badan kepegawaian negara (BKN) per 12 September 2018, total PNS korup di 34 provinsi mencapai 2.357 orang.

    Pemberhentian tidak hormat atas ribuan PNS itu termaktub dalam surat keputusan bersama antara Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Syafruddin, serta Kepala BKN Bima Haria Wibisana.

    SKB itu merupakan tindak lanjut dari pertemuan ketiganya bersama KPK. Nantinya pemecatan itu dilakukan oleh pejabat pembina kepegawaian (PPK) masing-masing provinsi/kabupaten/kota. Apabila PPK tidak melaksanakan isi SKB itu, akan ada sanksi.

    Mendagri  Tjahjo Kumolo pun membuat surat edaran terbaru mengenai ASN yang terjerat korupsi. Surat bernomor 180/6967/SJ tertanggal 10 September 2018 itu ditujukan kepada seluruh bupati dan/atau wali kota seluruh Indonesia.

    Ribuan PNS itu segera diberhentikan dengan tidak hormat agar tidak merugikan negara. Sebab, meskipun datanya telah diblokir, para PNS itu tetap menerima gaji karena belum dipecat.(RED)

    LEAVE A REPLY

    Please enter your comment!
    Please enter your name here