Home Lintas Kalteng 5.500 Personel Bawaslu Siap Awasi Pilkada Serentak

5.500 Personel Bawaslu Siap Awasi Pilkada Serentak

111
0
SHARE

    Palangkaraya- Badan Pengawas Pemilu Provinsi Kalimantan Tengah meningkatkan pengawasan, terlebih memasuki masa tenang pemilihan kepala daerah serentak pada tahun 2018, di antaranya melalui patroli pengawasan.

    “Setidaknya ada sekitar 5.500 personel yang akan bergerak dan tersebar di 11 kabupaten/kota untuk memastikan bahwa tidak ada pihak-pihak yang akan melakukan pelanggaran-pelanggaran dalam pelaksanaaan pilkada serentak,” kata Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah Satriadi.

    Pilkada serentak di 10 kabupaten dan satu kota di Kalimantan Tengah dilaksanakan pada tanggal 27 Juni 2018. Masa tenang dan pembersihan alat peraga kampanye mulai 24 sampai dengan 26 Juni 2018.

    Patroli pengawasan tersebut, kata Satriadi, dimaksudkan agar keberadaan dan fungsi pengawasan bisa didengar oleh semua pihak.

    Selain itu, patroli itu juga untuk membangunkan dan mengingatkan semua pihak untuk berlaku bersih dalam pemilihan, terutama masing-masing pasangan calon, tim sukses dan sukarelawan yang akan berkompetisi pada pilkada serentak.

    Patroli pengawasan dilaksanakan serentak di seluruh Indonesia mulai 24-26 Juni 2018. Khusus di Kalimantan Tengah, patroli dilaksanakan di 10 kabupaten dan satu kota yang melaksanakan pilkada.

    “Patroli pengawasan ini ibaratnya membunyikan `alarm` atas kesiapan pengawas dalam melakukan pencegahan terhadap potensi pelanggaran selama masa tenang,” kata Satriadi.

    Fokus utama dalam pengawasan, di antaranya memastikan bahwa tidak ada lagi alat peraga kampanye yang masih terpasang. Semua atribut itu harus sudah dibersihkan pada tanggal 23 Juni pukul 24.00 WIB.

    Patroli juga menyasar kemungkinan terjadinya pelanggaran terkait politik uang dan kampanye di masa tenang.

    Pemberi dan penerima yang terlibat politik uang, akan dijerat Pasal 73 ayat (1), (2), (3), dan (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang.

    “Sanksinya bisa sanksi administrasi pembatalan sebagai pasangan calon oleh KPU provinsi atau KPU kabupaten/kota berdasarkan putusan Bawaslu Provinsi, juga ada sanksi pidana penjara paling singkat 12 bulan dan paling lama 72 bulan, dan denda paling sedikit Rp12 juta, paling banyak Rp72 juta,” tegas Satriadi.

    Satriadi mengingatkan pasangan calon dan tim sukses maupun sukarelawan untuk tidak melakukan pelanggaran.

    “Pengawasan dilakukan sangat ketat dan sanksi juga akan diberikan secara tegas sesuai dengan aturan,” katanya.(RMD)

    LEAVE A REPLY

    Please enter your comment!
    Please enter your name here