Home Lintas Kalteng Keluarkan Pergub No.10/2018, Kemendagri Segera Panggil Gubernur dan Pj Sekda Kalteng

Keluarkan Pergub No.10/2018, Kemendagri Segera Panggil Gubernur dan Pj Sekda Kalteng

225
0
SHARE

    Palangkaraya- Kementerian Dalam Negeri dalam waktu dekat akan segara memanggil Gubernur Kalimantan Tengah, H Sugianto Sabran bersama Pj Sekda Kalteng, Fahrizal Fitri untuk mengklarifikasi dan meminta penjelasan terkait diterbitkannya Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 10 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 33 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah serta mekanisme evaluasi dan perekrutan tenaga kontrak di lingkungan Pemprov Kalteng bermasalah.

    Permasalahan tersebut disampaikan langsung oleh Ketua DPRD Kalteng, R Atu Narang bersama seluruh Fraksi Pendukung DPRD Kalteng kepada Menteri Dalam Negeri Tjahjo, serta Sejken Kemendagri Hadi Prabowo, saat kunjungan kerja, Rabu (30/5).

    Ketua Komisi A DPRD Kalteng, Y Freddy Ering mengakui bahwa masalah penerbitan Pergub Nomor 10/2018 serta masalah evaluasi tenaga kontrak yang diduga menyalahi aturan oleh pihak Pemprov Kalteng sudah diserahkan secara resmi ke Kemendagri.

    “Kita diterima langsung oleh Mendagri Pak Tjahjo Kumolo, Sekjen Pak Hadi Prabowo dan kita langsung didampingi Ketua DPRD Kalteng, Pak Atu Narang serta 7 Fraksi Pendukung DPRD Kalteng. Kita juga menjelaskan langsung mengenai isi, prosedur, mekanisme dan substansi Pergub 10 tidak dilaksanakan juga menyalahi ketentuan perundang-undangan,” ungkap Freddy.

    Selain itu disampaikan juga, penerbitan Pergub tersebut tidak didasari pada hal-hal yang urgen, yang prinsif yang mengharuskan adanya revisi terhadap Pergub lama, yakni Pergub 33/2018. Disamping itu, penerbitan Pergub tersebut juga akan berimplikasi jauh ke seluruh kabupaten/kota di Kalimantan Tengah.

    “Jadi sudah kita jelaskan secara lengkap dan dari Kemendagri ya mereka memaklumi kalau kita masuk dalam interpelasi. Jadi pihak Kemendagri juga melihat bahwa terbitnya Pergub 10 tidak dilandasi dengan alasan yang kuat, misalnya apakah APBD kita masalah atau tidak, faktanya tidak ada masalah, tidak ada persoalan, mengenai posisi atau rasionaliasasi atau pemangkasan. Sehingga memerlukan penghematan, tidak dipenuhi alasan itu, kemudian tidak ada dasar hukum yang kuat,”terang Ketua Komisi A dari Fraksi PDI Perjuangan ini.

    Bahkan pihak Kemendagri juga cukup terkejut dengan adanya kasus terkait pelaksanaan PP 18/2017 tersebut, bahkan kasus ini dikatakan baru pertama kali terjadi di seluruh wilayah Indonesia.

    “Mereka cukup terkejut, oleh sebab itu Kemendagri, menjanjikan akan memanggil segera Gubernur dan Sekda. Untuk mengklarifikasi dan meminta penjelasan mengenai pergub tersebut,” tegasnya.

    Dalam pertemuan tersebut, pihak Kemendagri juga mempersilakan pihak DPRD Kalteng untuk menggunakan hak interpelasi, karena hal tersebut merupakan kewenangan DPRD.

    “Karena ada kejanggalan penerbitan Pergub tersebut makanya kita sampaikan, sama halnya dengan mekanisme evaluasi tenaga kontrak juga kita sampaikan,” terangnya.(AGN)

    LEAVE A REPLY

    Please enter your comment!
    Please enter your name here