Home Lintas Kalteng Terbukti Lakukan Perusakan, Wilmar Group Diadili Secara Adat

Terbukti Lakukan Perusakan, Wilmar Group Diadili Secara Adat

90
0
SHARE

    Palangkaraya- Indikasi adanya pelanggaran adat di Desa Pondok Damar, menjadi kesimpulan sementara Dewan Adat Dayak (DAD) Kalimantan Tengah yang melakukan investigasi bersama DAD Kotawaringin Timur.

    “Kami dari DAD menilai telah ada indikasi ke pelanggaran adat dan layak untuk disidangkan di pengadilan adat yaitu Basarah Hai,” kata Ketua DAD Kalteng Agustiar Sabran, Minggu (8/4).

    Agustiar menjelaskan proses panjang dilampaui lembaga adat ini sebelum memutuskan ada tidaknya pelanggaran adat dan perlu tidaknya dilakukan mekanisme sidang adat.

    Kasus di Desa Pondok Damar Kecamatan Mentaya Hilir Utara Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) yang menyedot perhatian itu, berupa perusakan rumah dan situs adat yaitu bukung dan sapundu, oleh puluhan satuan pengamanan (satpam) kebun PT Mustika Sembuluh (Wilmar Group) awal bulan lalu.

    Awal mencuat kasus, DAD Kotim melakukan penelusuran, yang kemudian ditindaklanjuti dengan pembentukan tim dari DAD Provinsi. Investigasi berlapis dilakukan untuk memenuhi unsur kehati-hatian.

    DAD Kalteng bahkan lebih dulu membentuk tim tujuh, tak lama kemudian nerlanjut dengan terbentuknya tim 17 yang terdoro dari dAD Kalteng dan DAD Kotim, dan bersama-sama meninjau lapangan, tidak sendiri-sendiri seperti sebelumnya.

    “Jadi pemyelesaian kasus ini akhirnya diambil alih DAD Provinsi. Sebelumnya, telah memerintahkan DAD Kotim, dan kerjasama dengan Balai Kaharingan. Lalu DAD membentuk tim provinsi agar jalan sama-sama mensinergiskan langkah yang namanya tim 17 itu. Lalu menyimpulkan ada indikasi, maka sudah bisa dibawa ke Basarah Bai,” bebernya.

    Dewan Adat Dayak (DAD) Kalimantan Tengah (Kalteng) mengumumkan hasil investigasi sementara terkait kasus Perusakan di Pondok Damar yang diduga melibatkan Wilmar Group, yaitu dilanjutkan ke tahap pengadilan tinggi di wilayah hukum adat dayak, yang disebut Basarah Hai.

    Ketua DAD Kalteng, Agustiar Sabran menuturkan, pihaknya sudah membentuk perangkat pengadilan adat ‘Basarah Hai’ tersebut, yaitu dewan penuntut yang disebut Pandawa, terdiri empat orang, dan dewan hakim yang disebut Let Adat Dayak.

    “DAD Provinsi telah membentuk tim dan menilai telah ada indikasi ke pelanggaran adat sehingga akan disidangkan di ‘Basarah Hai. Kita sudah membentuk Pendawa, dan Let atau hakim yang merupakan Mantir Basarah Hai,” terang Agustiar.

    Ketua DAD ini juga menjelaskan, dalam penunjukan Let Adat dan Pandawa, melibatkan DAD Kotim dan DAD Kalteng. Dari lima Let Adat, tiga orang merupakan damang di Kotim dan dua orang damang di Kota Palangkaraya.(AGN)

    LEAVE A REPLY

    Please enter your comment!
    Please enter your name here