Home Kasongan Tambang Ilegal Makin Marak di Katingan, Kemana Pemerintah Daerah dan Polda Kalteng?

Tambang Ilegal Makin Marak di Katingan, Kemana Pemerintah Daerah dan Polda Kalteng?

294
0
SHARE

    Katingan- Kamis (22/3) tim poroskalteng.com melakukan penelusuran terhadap tambang-tambang ilegal yang masih saja terus beroperasi mengambil sumber daya alam tanpa izin dan tentunya merugikan negara. Tak hanya itu saja, para petambang ini tidak segan menggunakan merkuri dan sianida dalam proses mendulang emas. Efeknya jelas, lingkungan sekitarnya rusak, termasuk air sungai yang masih menjadi sumber utama masyarakat dalam memenuhi kebutuhan air akam tercemar.

    Seperti yang terlihat di tepi jalan Bango KM 11, tepatnya di desa Hapalit, kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan. Para petambang tanpa izin ini dengan bebas dan tanpa rasa takut melalukan aktivitas penambangan. Bahkan, pekerjaan mereka seperti tidak ada hentinya, 24 jam dalam melakukan penambangan.

    Berbicara soal izin, jelas mereka menyalahi aturan. Tapi apa yang dilakukan para petambang ini merusak alam secara keseluruhan. Dampaknya jelas akan dirasakan masyarakat di sekitar lokasi tambang dan di sepanjangan daerah aliran sungai. Bukan tidak mungkin bisa menimbulkan korban jiwa.

    Yang menjadi pertanyaan adalah, di mana para peran pemerintah daerah Kalimantan Tengah, khususnya Pemkab Katingan. Mereka sepertinya terlelap atau mengetahui aktivitas penambangan ilegal, tapi tutup mata. Belum lagi Polres Katingan, karena lokasi tambang ilegal hanya 11 kilometer dari Mapolres dan masuk di wilayah hukumnya.

     

    Aktivitas tambang juga merusak hutan hampir seluas 300 hektar yang berada di empat kecamatan, yaitu kecamatan Katingan Kuala, kecamatan Madawai, kecamatan Kamipang dan kecamatan Tasik Payawan. Belum lagi jalan yang dirusak oleh aktivitas tersebut, merupakan akses utama menuju ibu kota kabupaten Katingan.

    Beberapa warga yang kami sambangi tidak berani menghentikan aktivitas tambang ilegal. “Mereka bekerja 24 jam, dan tak pernah ditertibkan sama sekali. Setahu saya mereka ini punya beking orang pemerintah dan kepolisian,” ujar warga yang enggan disebutkan namanya.

    Warga berharap pemerintah daerah dan polisi segera melakukan tindakan. Sebab kalau terus dibiarkan, bukan hanya kerugian negata saja yang terjadi, tapi kerusakan alam pun akan berlangsung.(AJS)

    LEAVE A REPLY

    Please enter your comment!
    Please enter your name here