Home Kuala Kapuas Diduga Bermasalah, Proyek NUSP-2 Dibongkar

Diduga Bermasalah, Proyek NUSP-2 Dibongkar

526
0
SHARE

    Kapuas- Pekerjaan proyek pembangunan siring Program NUSP-2 tahun 2017 yang baru saja selesai dibangun, kini dibongkar pada bagian bangunan yang panjangnya ratusan meter. Pembongkaran bagian bangunan siring bukannya tanpa alasan, karena kondisi bangunan siring mengalami kerusakan dan dalam posisi miring ke sungai. JIka dibiarkan, bangunan siring akan roboh.

    Berdasarkan temuan di lapangan, pekerjaan pembangunan siring batu belah cor beton yang dikerjakan diduga tidak sesuai spek dan tidak sesuai ketentuan metode pelaksanaannya. Kontraktor pelaksana dan pekerjanya tidak menguasai teknis pembangunan pembuatan siring.

    Proyek pembangunan siring merupakan proyek Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah, proyek NUSP-2 tahun 2017 Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Pemukiman, sebagai kegiatan pembinaan dan pengembangan kawasan pekerjaan peningkatan kualitas skala kawasan Selat Dalam, Selat Hulu, Selat Tengah, Murung Keramat, Kabupaten Kapuas dengan nilai kontrak Rp4.364.999.000. Bersumber dari dana APBN tahun 2017 pelaksana PT. Cipta Karya Mitratama Mandiri Pusat Kuala Kapuas.

    Kerusakan proyek ini diakui Kabid Ciptakarya Kabupaten Kapuas Maria Suzana Natalestari ST, MT, saat ditemui poroskalteng.com di kantornya. Maria menjelaskan, bahwa pekerjaan pembangunan siring sudah selesai sesuai batas waktu pengerjaannya diterima dan dibayar sesuai dokumen kontrak Desember 2017, memang ada kekurangan dalam hasil pekerjaan tersebut dengan alasan ada beberapa kendala di lapangan pada saat pengerjaannya, antara lain kondisi air sungai dalam, penambatan sungai dan kelompok pekerja yang nakal.

    Namun kekurangan dalam pekerjaan tersebut, menurut Maria akan diperbaiki sepenuhnya, karena pihak kontraktor tetap mau bertanggung jawab, tetapi dalam permasalahan ini adanya dugaan pelanggaran hukum dan perbuatan melawan hukum tidak bisa dikesampingkan karena ketentuan Perpres RI Nomor : 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah sangat jelas pengaturannya dan semua pihak terkait harus mematuhi dan melaksanakan ketentuan peraturan tersebut adanya potensi terhadap kerugian keuangan negara serta indikasi pelanggaran terhadap Undang-Undang Tipikor tentunya pihak penegak hukum dapat memproses sesuai ketentuan peraturan hukum yang berlaku.(RMD).

    LEAVE A REPLY

    Please enter your comment!
    Please enter your name here