Home Lintas Kalteng Tak Bantu Cegah Karhutla, Perusahaan Sawit Akan Disanksi

Tak Bantu Cegah Karhutla, Perusahaan Sawit Akan Disanksi

200
0
SHARE

    “Banyak rujukan aturan yang mewajibkan perusahaan besar untuk ikut membantu menanggulangi kebakaran hutan dan lahan. Bahkan juga ada instruksi presiden tentang masalah itu,” kata Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kotawaringin Timur, H Muhammad Yusuf di Sampit, Senin (12/2).Kotawaringin Timur merupakan salah satu daerah paling rawan kebakaran lahan di Kalimantan Tengah. Tahun 2015 kabupaten yang terdiri 17 kecamatan itu dilanda bencana kabut asap yang sangat parah akibat kebakaran hutan dan lahan.

    Hasil pemetaan BPBD Kotawaringin Timur, terdapat 50 desa/kelurahan yang sangat rawan kebakaran hutan dan lahan. Wilayah-wilayah tersebut sangat cepat kering dan sebagian merupakan lahan gambut sehingga sangat mudah terbakar saat kemarau.

    Berdasarkan prediksi Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika Stasiun Bandara Haji Asan Sampit, curah hujan akan berkurang pada Juli dan Agustus nanti sehingga potensi kebakaran lahan meningkat. Untuk itu, sejak saat ini kebakaran lahan sudah harus dicegah dan diantisipasi.

    Terkait keterlibatan perusahaan besar dalam penanggulangan kebakaran hutan dan lahan, telah ditegaskan dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2015 tentang Peningkatan Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan.

    Dalam instruksi presiden tersebut dengan jelas dan tegas penjabaran perintah kepada sejumlah menteri dan kepala badan terkait, jaksa agung, panglima TNI, kapolri, gubernur, bupati dan wali kota.

    Gubernur, bupati dan wali kota diperintahkan membuat peraturan terkait pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan. Setiap daerah juga diwajibkan mengalokasikan anggaran dalam APBD masing-masing untuk pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan.

    Presiden juga mewajibkan pelaku usaha pertanian untuk memiliki sumber daya manusia, sarana dan prasarana pengendalian kebakaran serta melaksanakan pengendalian kebakaran lahan yang menjadi tanggung jawabnya.

    Bagi perusahaan yang tidak menjalankan kewajiban itu, presiden memerintahkan gubernur, bupati dan wali kota memberi sanksi tegas kepada pelaku usaha pertanian yang tidak melaksanakan pengendalian kebakaran lahan yang menjadi tanggung jawabnya.

    “Dalam instruksi presiden itu kan sudah sangat jelas perintahnya. Kalau ada perusahaan yang melanggar, jelas ada sanksi. Kami juga akan terus mengawasi pelaksanaannya di lapangan,” kata Yusuf.

    Yusuf mengakui saat ini banyak perusahaan yang sudah menjalankan kewajiban tersebut dengan baik. Namun, masih ada perusahaan yang dinilai belum optimal menjalankan kewajiban itu.

    Perusahaan tidak hanya wajib mencegah dan mengendalikan kebakaran lahan di areal perusahaan, tetapi juga diharapkan membantu desa-desa sekitar perusahaan mereka. Apalagi, kebakaran di desa sekitar, bisa saja meluas ke perkebunan perusahaan jika tidak cepat ditangani.(AGN)

    LEAVE A REPLY

    Please enter your comment!
    Please enter your name here