Home Lintas Kalteng Rumah Baru Orang Utan, Amankah?

Rumah Baru Orang Utan, Amankah?

76
0
SHARE

    Palangkaraya- Konflik antara masyarakat dan orang utan hingga berujung pada sejumlah kasus pembantaian primata yang dilindungi undang-undang itu menjadi perhatian serius Pemprov Kalteng.

    Mencegah konflik manusia dan orang utan berulang, pemerintah menyediakan areal bagi pelepasliaran orang utan yang luasnya mencapai 200 ribu hektare pada kawasan restorasi ekosistem (KRE).

    “Kita siapkan seluas 200 ribu hektare di Kabupaten Katingan dan Seruyan,” ujar pelaksana tugas (Plt) Sekda Kalimantan Tengah Fahrizal Fitri, Rabu (7/2) di Palangkaraya.

    Selain disiapkan di kawasan pada Hak Pengusahaan Hutan (HPH), restorasi ekosistem juga disiapkan di taman nasional, suaka margasatwa, dan areal hulu sungai yang belum ada izinnya yang tersebar di Kabupaten Katingan dan Seruyan.

    Alasannya, menurut Fahrizal yang juga menjabat Kepala Badan Lingkungan Hidup Kalteng, bila ditaruh pada kawasan hutan yang dibebani hak, tentu sulit untuk dilakukan karena akan terjadi konflik kepentingan.

    “Nantinya di areal itu akan kita pertahankan sebagai hutan. Juga ditingkatkan tutupan hutannnya baru setelah itu kita lepas liarkan (Orang utan) di sana,” katanya.

    Fahrizal yakin dengan pelepasliaran di kawasan restorasi ekosistem, konflik antara orang utan dengan masyarakat akan berkurang. Ia juga mengungkapkan saat ini sejumlah lembaga yang melindungi orang utan sudah mengajukan sejumlah tempat bagi pelepasliaran orangutan.

    Contohnya, Yayasan Borneo Orang utan Survival Foundation (BOSF) di Taman Nasional Bukit Batikap di Murung Raya dan juga Taman Nasional Bukit Raya di Katingan dan satu lagi di Kabupaten Kapuas. Sementara, Orang Utan Foundation Indonesia (OFI) mengusulkan di taman suaka margasatwa di Kabupaten Lamandau.

    Selain membuka areal untuk pelepasliaran orang utan, upaya Pemprov Kalteng untuk meminimalkan pembantaian orang utan adalah membentuk Forum Orang utan Kalteng (Forkah). Di dalamnya terdiri dari berbagai unsur seperti pemerintah, LSM, perkebunan kelapa sawit HPH, serta kalangan perguruan tinggi.
    “Kegiatan ini sudah jalan dan kita sudah susun rencana kerjanya,” kata Fahrizal.(AGN)

    LEAVE A REPLY

    Please enter your comment!
    Please enter your name here