Home Lintas Kalteng Perusahaan Sawit Wajib Punya Kantor di Kalteng

Perusahaan Sawit Wajib Punya Kantor di Kalteng

266
0
SHARE

    Palangkaraya- Persoalan harga sawit masih menjadi momok di masyarakat. Pasalnya, masih ada perusahaan yang diduga memainkan harga jual sawit. Itu terjadi karena belum ada Peraturan Gubernur (Pergub) yang mengatur saksi dan harga standar penjualan sawit.

    “Agar tidak ada permainan harga, makanya kami undang semua perusahaan sawit untuk rapat hari ini.

    Tidak ada standar harga selama ini, makanya kita akan MOU dengan perusahaan untuk standar harga sawit, bedanya hanya angkutan,” kata Wakil Ketua

    Komisi B DPRD Kalteng Asera, ketika rapat di Dinas Perkebunan Kalteng dengan semua perusahaan sawit di Kalteng, Selasa (16/1).  Politikus dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini menjelaskan, rapat tersebut digelar karena banyak laporan dari masyarakat, bahwa masih ada perusahaan yang membeli sawit masyarakat dengan harga semaunya, juga ada yang dibayar dengan dicicil dan dibeli dengan harga di bawah standar harga biasanya.

    “Alasan perusahaan membeli sawit masyarakat di bawah standar, alasannya karena sudah disimpan beberapa hari, padahal tidak begitu. Karena masyarakat takut busuk sawitnya, akhirnya dijual dengan harga semau-mauanya perusahaan itu,” ucapnya.

    Untuk mengatasi masalah ini, maka dikumpulkanlah perwakilan dari masing-masing perusahaan. Saat itu Asera menekankan kepada perusahaan,bahwa tiap perusahaan sawit di Kalteng, wajib punya kantor di Kalteng, jangan hanya di luar daerah Kalteng. Kedua perusahaan sawit di Kalteng, wajib punya NPWP di Kalteng. Artinya, aturan pemerintah dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) harus ditaati perusahaan.

    “Jangan sampai di hulu (Kalteng) diobrak abrik tapi yang menikmati hasilnya daerah lain. Bahkan agar meningkatkan PAD di Kalteng, perusahaan daerah (perusda) sudah membangun pelabuhan. Jika tidak mau melakukan kewajiban itu, maka bubarkan perusahaan itu. Cabut izinnya,” ujarnya.

    Ditegaskannya, bagi perusahaan yang tidak melaksanakan kewajibannya, akan dikenakan saksi. Yang nantinya sanksi tersebut akan dituangkan dalam pergub.

    “Saya yang akan menyarankan, untuk membuat pergub tentang itu. Saya minta kepada gubernur, untuk cabut izin perusahaan. Saya tidak peduli siapa di belakangnya. Tidak ada urusan,” ujarnya.

    LEAVE A REPLY

    Please enter your comment!
    Please enter your name here