Home Lintas Kalteng Segera Laporkan JIka Ada Mahar Politik

Segera Laporkan JIka Ada Mahar Politik

134
0
SHARE

    Palangkaraya- Pernyataan Jhon Krisli-Maryono (Joyo) tentang mahar politik menuai kontroversi. Walaupun menjadi haknya, namun hal itu harus dibuktikan.
    Ketua DPRD Kotim dan mantan Wali Kota Palangkaraya dinilai sudah mengerti terkait mahar politik. Oleh karena itu, mereka diharapkan melaporkannya ke Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu), ketimbang menjadikan mahar politik sebagai perdebatan publik, karena hanya melempar pernyataan tanpa pembuktian.
    Ketua Panwaslu Kota Palangka Raya Endrawati mengatakan, seharusnya Joyo melaporkan hal itu kepada pihaknya. Sehingga dugaan praktik mahar politik bisa ditelisik. Sekalipun mahar politik sangat pelik untuk diulik.
    “Kami berharap pihak Joyo segera melapor kepada kami, jangan hanya koar-koar di media,” jelas Endrawati yang juga Koordinator Hukum Penindakan Pelanggaran, Sabtu (13/1).
    • Menurutnya, memang tidak mudah untuk menelusuri benar atau tidaknya mahar politik itu. Sehingga, memang diperlukan adanya laporan tentang pelaku, tempat dan waktu kejadian serta harga per satu kursi di DPRD, seperti yang disampaikan Joyo. “Jika memang hal tersebut benar terjadi dan terbukti serta memenuhi unsur materil dan formil terkait mahar politik, Panwas Kota siap menanganinya,” ucapnya.
    Di tempat terpisah, Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kalteng Satriadi, mengatakan dirinya sudah meminta Panwaslu Kota Palangka Raya untuk menindaklanjuti adanya kabar tersebut. Menurut dia, memang sudah menjadi hak seseorang mau menyampaikan atau tidak. “Kami sudah menginstruksikan untuk Panwaslu memonitor perkembangannya. Kami berharap, lebih kuat lagi kalau ada laporan langsung. Kalau merasa keberatan. Nanti kami yang crosscheck lagi,” katanya.
    Jika sudah ada laporan dan bisa dibuktikan, pemberi maupun penerima bisa terkena pidana. Apabila terbukti maka sesuai dengan pasal 187B UU 10 tahun 2016, pelaku dari parpol bisa diancam hukuman penjara 36 bulan paling singkat dan 72 paling lama.
    Serta denda sebesar Rp300 juta paling kecil dan Rp1 miliar paling besar. Demikian pula pemberi sebagaimana yang diatur dalam pasal 187C UU 10 tahun 2016, pelaku dari lembaga atau perorangan bisa diancam hukuman penjara 24 bulan paling singkat dan 72 bulan paling lama. Serta, denda sebesar Rp300 juta paling kecil dan Rp1 miliar paling besar.
    Ketua KPU Kalteng Ahmad Syar’i mengatakan, mahar politik jelas-jelas tidak boleh dilakukan. “Menurut UU itu pidana, pelanggaran UU. Yang jelas itu pelanggaran dalam bentuk pidana,” katanya.
    Menurutnya, apabila paslon terbukti melakukan pelanggaran maka itu bisa berdampak kepada pencalonannya. “Tapi itu berproses di pengadilan. Tergantung proses pengadilannya nanti seperti apa,” bebernya.
    Terkait mahar politik yang disebutnya, John Krisli berkilah Panwaslu seharusnya turun ke lapangan dan tidak menunggu laporan. Karena posisi Joyo menurutnya hanya masyarakat biasa alias bukan peserta Pilwalko 2018.“Proses demokrasi belum berjalan sampai pendaftaran. Artinya proses pendaftaran kami belum masuk sampai ke tahap itu dan kami bukan peserta atau kontestan pemilu. Sehingga tidak pas untuk menyampaikan kepada Panwaslu,” jelasnya.
    Lain halnya ketika sudah masuk mendaftar ke KPU, ada proses yang masuk dalam tahapan pemilu, sehingga apabila ditemukan adanya pelanggaran-pelanggaran yang terjadi baru bisa disampaikan kepada Panwaslu.“Partai politik yang selama ini menyampaikan dengan hal yang baik dan tidak diikuti dengan fakta yang dialami di lapangan, maka merupakan pembohongan publik,” tegas Ketua DPRD Kotim dari partai PDIP tersebut.

    LEAVE A REPLY

    Please enter your comment!
    Please enter your name here